MY-24JAM.com – Upaya penguatan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 5 Maret 2025, ini diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan dipusatkan di Gedung Negara Pendopo Sukabumi. Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam acara ini, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Bupati Sukabumi Asep Japar, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa program ini memberikan pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. “Dengan adanya arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, juga menekankan bahwa pelaksanaan IPKD MCP 2025 ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi yang lebih terstruktur dan efektif. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip good governance dan bebas dari potensi penyalahgunaan wewenang,” kata Asep.
Sekretaris Daerah Ade Suryaman menambahkan bahwa indikator yang telah dirancang dalam program ini akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan pencegahan korupsi telah diimplementasikan. “Dengan adanya parameter yang jelas, kita dapat memonitor setiap langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar sistem pemerintahan kita semakin bersih dan profesional,” jelasnya.
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi serta membangun budaya pemerintahan yang berintegritas. Dengan komitmen bersama antara berbagai pihak, diharapkan langkah ini dapat membawa perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Admin